MOTORESTO.ID,HANOI--Kebijakan pemerintah Vietnam yang akan melarang sepeda motor berbahan bakar bensin masuk ke tengah kota mulai 2026 menuai protes dari pabrikan dan pemerintah Jepang. Mereka mengingatkan pemerintahan di Hanoi larangan beroperasinya sepeda motor di negara tersebut berpotensi memicu PHK dan mengganggu pasar senilai 4,6 miliar dolar AS yang selama ini didominasi Honda.

Pernyataan keberatan itu disampaikan Kedutaan Besar Jepang di Hanoi yang mengirimkan surat kepada otoritas Vietnam. Isi surat tersebut menyatakan larangan mendadak tersebut dapat "berdampak pada lapangan kerja di industri pendukung" seperti dealer sepeda motor dan pemasok suku cadang.

Pernyataan tersebut dipicu pengumuman Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh yang mengeluarkan arahan melarang sepeda motor berbahan bakar bensin memasuki pusat ibu kota Hanoi mulai pertengahan tahun 2026. Kebijakan itu diberlakukan seiring upaya Vietnam untuk mengurangi tingkat polusi udara yang tinggi. Diperkirakan pembatasan tersebut akan meluas ke wilayah lain pada tahun 2028 di negara tersebut.

Menurut lembaga riset pasar Mordor Intelligence disebutkan, selama ini Vietnam tercatat sebagai salah satu pasar kendaraan roda dua terbesar di dunia dengan nilai sekitar $4,6 miliar tahun ini. Jumlah sepeda motor terdaftar tahun lalu mendekati 80 persen dari populasi negara tersebut yang berjumlah 100 juta jiwa, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi secara global.

Para produsen seperti dikutip Reuters mengatakan larangan tersebut dapat menimbulkan "dampak meluas" terhadap ratusan ribu pekerja dan menyebutkan potensi gangguan bagi hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.

Honda, yang menguasai 80 persen pasar kendaraan roda dua di Vietnam dengan 2,6 juta kendaraan terjual tahun lalu, telah memimpin upaya agar pihak berwenang merevisi arahan tersebut.

Menurut salah satu sumber, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengurangi produksinya di Vietnam sebagai tanggapan. Namun, Honda masih memantau situasi dengan cermat, tetapi tidak berencana menutup pabrik.

Pabrikan Jepang lainnya seperti Yamaha dan Suzuki kabarnya juga sudah melayangkan surat serupa kepada pemerintah Hanoi. Mereka mengingatkan larangan tersebut dapat berpotensi mengakibatkan "gangguan produksi dan risiko kebangkrutan" bagi perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan.