MOTORESTO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengemukakan gagasan baru terkait sistem pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Ia mengusulkan agar pajak kendaraan bermotor atau PKB dihapus dan diganti dengan sistem jalan berbayar berbasis penggunaan.
Menurut KDM, konsep tersebut dinilai lebih adil karena masyarakat hanya membayar saat menggunakan jalan. Dengan begitu, kendaraan yang jarang dipakai tidak lagi dibebani pajak tahunan seperti saat ini.
“Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar,” kata Dedi Mulyadi melalui unggahan media sosialnya.
KDM menjelaskan, nantinya biaya penggunaan jalan akan disesuaikan dengan bobot kendaraan. Semakin berat kendaraan yang digunakan, maka semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan pengguna.
Ia menilai konsep tersebut bisa menjadi solusi jangka panjang di tengah perubahan industri otomotif, terutama ketika kendaraan listrik mulai mendapatkan pembebasan pajak kendaraan bermotor dari pemerintah pusat.
Selain itu, sistem jalan berbayar juga disebut dapat membuat masyarakat lebih bijak menggunakan kendaraan pribadi. Menurutnya, penggunaan jalan nantinya akan lebih berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar aktivitas yang tidak penting.
Namun sebelum diterapkan, KDM menegaskan bahwa seluruh jalan provinsi di Jawa Barat harus memenuhi standar tertentu. Infrastruktur jalan harus dalam kondisi mulus, memiliki drainase yang baik, penerangan memadai, hingga sistem keamanan lengkap seperti kamera pengawas dan pos layanan darurat.
https://www.instagram.com/p/DYN-pIVThBw
“Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar,” ujarnya.
Konsep pembayaran juga dirancang sepenuhnya digital tanpa gerbang seperti jalan tol konvensional. Teknologi tersebut diklaim sudah diterapkan di sejumlah negara lain dan memungkinkan kendaraan terdeteksi otomatis saat melintas.
Meski demikian, KDM menegaskan bahwa ide ini masih sebatas gagasan dan sedang dikaji bersama akademisi, pakar transportasi, hingga berbagai pihak terkait.
“Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah melibatkan akademisi, para pakar dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan, kemauan dan kemampuan.” kata Dedi.
Wacana ini langsung memunculkan beragam tanggapan publik. Sebagian menilai sistem tersebut lebih adil karena pembayaran disesuaikan dengan intensitas penggunaan jalan, namun ada juga yang mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan sistem digital di Indonesia.
Komentar