MOTORESTO.ID,JAKARTA—Meski masalah pembebasan pajak kendaraan listrik (EV) menuai sikap pro dan kontra di masyarakat, namun tampaknya hal itu tidak banyak berpengaruh bagi penjualan kendaran listrik.
Selain pajak, ada sejumlah masalah lain yang membuat kendaraan listrik masih menjadi favorit pilihan bagi sebagian masyarakat, setidaknya mereka memiliki pilihan selain kendaraan konvensional yang kini menghadapi masalah dengan kenaikan harga BBM.
Menurut CEO Degree Synergy International Andrea Suhendra jumlah model BEV saat ini mencapai 74, naik tajam dari tahun 2021 yang hanya 11. Adapun model PHEV yang beredar kini mencapai 12, membuat penjualan segmen ini melonjak dari hanya 42 unit per Maret 2025 menjadi 1.521 unit per Maret 2026.
Selain itu, selisih harga EV dan ICE makin sempit. Pada tahun 2022, harga EV masih mahal, di atas Rp 500 juta. Sekarang, EV Rp 300 jutaan, bahkan beberapa merek berani menjual di bawah harga Rp 300 jutaan dengan model SUV dan MPV. Tak mengherankan jika penjualan MPV dan SUV ICE makin tergerus. “Orang mencari alternatif lain, yakni BEV yang punya total cost ownership (TCO) murah,” katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawawan Industri beberapa waktu lalu.
Diakuinya kebijakan pajak bagi kendaraan listrik memang bisa menimbulkan keterkejutan sementara bagi pasat. Namun, itu hanya sementara dan konsumen akan kembali membeli EV, setelah mengetahui pengeluaran pajak masih lebih rendah ketimbang membeli BBM.
Apabila pemerintah membutuhkan pendapatan dari pajak, bisa dilakukan dengan pajak progresif. Sebagai contoh kendaraan listrik dengan harga di atas Rp 500 juta dikenakan tarif lebih tinggi, sedangkan di bawah itu sebaiknya rendah.
Insentif PHEV
Andrea juga mendukung jika PHEV diberikan tambahan insentif. Alasannya, PHEV punya kontribusi nyata sebagai teknologi transisi. Mobil jenis ini tetap memakai BBM, tetapi konsumsinya jauh lebih hemat dibanding ICE murni. Terutama jika kendaraan rutin di-charge dan digunakan pada pola harian perkotaan. PHEV memiliki baterai lebih besar dari HEV dan dapat menempuh jarak listrik murni yang lebih panjang.
“PHEV layak diberi stimulus tambahan, tetapi bersyarat, karena bisa menjadi jembatan transisi untuk konsumen yang belum sepenuhnya siap ke BEV, misalnya karena isu charging infrastructure, jarak tempuh, atau kebiasaan berkendara,” tuturnya.
Besaran insentif bagi PHEV tidak perlu sama dengan EV. Harus ada diferensiasi berdasarkan kontribusi pengurangan BBM, emisi, local content, dan kemampuan electric-only range.
Head of PR and Government BYD Indonesia Luther T Panjaitan, menyatakan komitmen BYD membangun ekosistem EV di Indonesia dengan memasok rangkaian produk, jaringan penjualan, hingga pabrik. “Bisnis kami di Indonesia berbasis industri. Kami ingin bangun value chain. Dari sisi jaringan, kami kini memiliki 84 dealer di 48 kota,” katanya.
Penjualan BYD naik 65 persen per Maret 2026 dengan pangsa pasar 41 persen, tertinggi di Indonesia. Ini sejalan dengan tren global, di mana BYD merajai pasar EV selama empat tahun beruntun.
Komentar