MOTORESTO.ID, JAKARTA — Industri otomotif nasional dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih tinggi, namun realisasinya masih tertahan. Salah satu faktor utama yang dianggap menghambat adalah tingginya beban pajak kendaraan bermotor di Indonesia.
Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gaikindo, mengungkapkan bahwa rasio kepemilikan mobil di Indonesia belum menunjukkan peningkatan signifikan selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, tingkat kepemilikan kendaraan roda empat nasional masih bertahan di kisaran 99 unit per 1.000 penduduk. Pernyataan tersebut disampaikan Kukuh dalam Evolution Indonesia Forum yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, 3 Februari 2026.
“Potensi kita besar, tapi saya hitung sampai bosan, angka 99 mobil per 1.000 penduduk ini tidak naik kelas. Salah satu penyebabnya adalah pajak kita yang paling mahal,” ujar Kukuh pada acara Evolution Indonesia Forum, CNN Indonesia, (3/2/26).
Ia menjelaskan, struktur pajak kendaraan di Indonesia membuat harga mobil melonjak jauh dari harga dasar pabrikan. Sebagai ilustrasi, mobil dengan harga keluar pabrik Rp100 juta bisa dibeli konsumen dengan harga sekitar Rp150 juta.
“Rp50 jutanya apa? Pajak,” tegasnya.
Menurut Kukuh, jika sistem perpajakan kendaraan dapat disederhanakan, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Peningkatan penjualan mobil akan memperkuat backward linkage seperti industri komponen dan forward linkage ke sektor pembiayaan, logistik, hingga jasa.
Namun faktanya, pasar otomotif Indonesia cenderung stagnan selama lebih dari satu dekade. Sejak 2013, penjualan mobil nasional berada di kisaran yang sama. Bahkan segmen Low Cost Energy Vehicle (LCEV) yang sempat mencapai market share 22 persen kini turun menjadi sekitar 15 persen.
Perbandingan dengan negara lain juga menunjukkan ketimpangan. Kukuh mencontohkan Toyota Avanza yang diproduksi di Indonesia.
“Pajak tahunannya di Indonesia hampir Rp5 juta. Mobil yang sama diekspor ke Malaysia, pajak tahunannya tidak sampai Rp600 ribu. Ke Thailand, hanya sekitar Rp150 ribu,” jelasnya.
Ia juga menyinggung keberhasilan kebijakan PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) saat pandemi Covid-19. Meski berpotensi menimbulkan loss sekitar Rp3 triliun dalam tiga bulan, kebijakan tersebut justru menghasilkan potensi penerimaan Rp5,1 triliun.
“Efeknya pabrik tetap jalan, tidak ada PHK, 1,5 juta tenaga kerja terselamatkan, dan THR tetap dibayarkan. Ini pembelajaran penting bahwa kebijakan harus dilihat jangka panjang,” tutup Kukuh.
Komentar