MOTORESTO.ID,JAKARTA--Kebijakan otomotif yang dirasakan kurang adil selama ini berakibat buruk bagi perkembangan industri otomotif di tanah Air. Bahkan kebijakan ini akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri yang telah mempekerjakan sekitar 1,5 juta pegawai di berbagai sektor tersebut.

Disrupsi terjadi bukan hanya karena faktor kebijakan, tetapi juga ekonomi. Ekonomi sedang melemah, sementara harga mobil sudah naik dengan pajak 42–44 persen. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun," kata pengamat otomotif dari LPEM UI, Riyanto dalam diskusi terkait industri otomotif yang diselenggarakan Forum Wartawan Industri (Forwin) beberapa waktu lalu.

Sebenarnya kalau semua pemain mendapat perlakuan yang sama tidak akan menjadi masalah. Misalnya, ada investor baru yang datang, dibangun pabrik bersama-sama, tapi dengan perlakuan setara. Namun, yang jadi masalah adalah ketika aturan tidak konsisten. Misalnya, jika insentif mobil CBU berakhir pada 31 Desember 2025, tapi ternyata diperpanjang, tentu yang diuntungkan senang. Namun bagi investor yang sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia, hal itu menimbulkan rasa tidak adil.

Sekjan GAIKINDO, Kukuh Kumara menambahkan saat ini industri otomotif dengan kandungan lokal tertinggi paling tertekan akibat hadirnya kendaraan impor CBU. Jadi kandungan lokal ini berperan banyak untuk industri kendaraan bermotor kita karena kemudian ada tier satu, tier dua dan sebagainya yang membuka lapangan kerja banyak sekali.

Hal ini akan mendorong penurunan permintaan penjualan di dalam negeri dan terjadinya PHK. Meski mereka masih bisa bertahan karena ekspor ke mancanegara yang masih berlangsung."Pelaku lokal ini adalah yang mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia, namun dikalahkan dengan kendaraan impor yang mudah masuk ke Indonesia," kata Kukuh.

Selain Indonesia, sebenarnya negara lain di kawasan Asia industri otomotifnya juga mengalami tekanan. Namun kita perlu belajar dari Malaysia yang mampu bertahan industrinya dengan penjualan yang terus meningkat. Bahkan di tahun lalu 2024 itu 819 ribu dan di saat Indonesia yang jumlah penduduknya lebih banyak hanya mampu menjual 895 ribu kendaraan.