MOTORESTO.ID, JAKARTA — Potensi pasar otomotif Indonesia dinilai sangat besar, namun pertumbuhannya masih berjalan lambat. Faktor kebijakan, pajak, hingga koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama dalam mendorong industri otomotif sekaligus transisi energi nasional menuju target net zero emission 2060.
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mengungkapkan bahwa secara struktur, ekosistem industri otomotif Indonesia sebenarnya terus berkembang. Jumlah anggota Gaikindo bahkan melonjak signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau kita lihat dari keanggotaan sebelumnya di kisaran 30, sekarang sudah 62,” ujar Kukuh saat Evolution Indonesia Forum, CNN Indonesia – Jakarta, 3 Februari 2026.
Namun, besarnya potensi pasar belum sepenuhnya terkonversi menjadi pertumbuhan penjualan. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, rasio kepemilikan mobil nasional masih stagnan.
“Rasio kepemilikan mobil sekitar 99 unit per 1.000 penduduk. Kalau saya hitung lagi, kepemilikannya belum terlalu beranjak, masih di angka 12,9 persen,” jelasnya.
Dalam konteks transisi energi, Kukuh menegaskan bahwa target net zero emission 2060 membuka banyak jalur teknologi. Indonesia tidak hanya mengembangkan kendaraan listrik murni, tetapi juga LCEV (Low Carbon Emission Vehicle), termasuk HEV dan PHEV yang kini sudah diproduksi di dalam negeri.
“Ekosistemnya sudah tumbuh, semoga bisa terus berkembang dan produknya bisa diekspor,” katanya.
Sementara itu, pakar otomotif ITB Yannes Martinus Pasaribu menilai perlambatan penjualan masih dipengaruhi efek pandemi. Penetrasi pasar baru mendekati 10 persen, jauh dari capaian penjualan 1,2 juta unit pada era 2012.
“Ini justru waktu kita berbenah. Dengan EV impor fosil turun, dengan hybrid impor BBM juga turun,” ujarnya.
Yannes menyoroti bahwa tantangan terbesar bukan pada teknologi, melainkan orkestrasi kebijakan.
“Sekarang waktunya bukan kompetisi bikin kebijakan antara 17 kementerian dan 1 kepolisian. Tantangan utamanya adalah kerja sama,” tegasnya.
Ia menambahkan, lebih dari 40 persen harga kendaraan saat ini berasal dari pajak dan pungutan. Jika regulasi dirapikan, multiplier effect ekonomi justru lebih besar.
“Dari simulasi kami, penerimaan negara bisa 4,3 kali lebih besar dibandingkan memotong pajak di awal,” tutup Yannes.
Komentar