MOTORESTO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengekspresikan kekecewaannya terhadap kompleksitas perizinan event di Indonesia, menyoroti kasus MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Meskipun event ini dianggap dapat memberikan dampak ekonomi besar hingga Rp 3,2 triliun serta menyediakan lapangan kerja bagi 8.000 orang dan dukungan untuk 1.000 UMKM, Jokowi mencatat bahwa proses perizinan yang melibatkan 13 izin dari tingkat kecamatan hingga pusat tetap menjadi tantangan.

"Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan? Lemas saya. Ternyata ada 13 perizinan yang harus diurus," kata Jokowi dalam peluncuran digitalisasi perizinan event di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6).

Dilansir dari Detik.com, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa mereka tidak mengeluarkan izin untuk MotoGP Mandalika.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa proses perizinan event besar seperti MotoGP diurus oleh unit teknis yang berbeda. Hidayat menekankan bahwa izin dikeluarkan setelah memastikan semua persyaratan terpenuhi, dan bahwa DPMPTSP tidak terlibat dalam proses izin MotoGP tersebut.