Home > Mobil

Prancis Pangkas Subsidi Mobil Listriknya, Ini Alasannya

Perancis telah menawarkan berbagai insentif untuk membeli kendaraan listrik
Tampak Citreon e C3 sedang mengisi daya listrik.  (ilustrasi).      Instagram
Tampak Citreon e C3 sedang mengisi daya listrik. (ilustrasi). Instagram

MOTORESTO.ID, PARIS--Pemerintah Prancis pada hari Selasa memotong 20 persen subsidi yang dapat diperoleh pembeli mobil berpenghasilan tinggi untuk membeli kendaraan listrik dan hibrida agar tidak melebihi anggarannya guna meningkatkan jumlah mobil listrik di jalan.

Peraturan pemerintah menurunkan subsidi dari 5.000 euro ($5.386) menjadi 4.000 euro untuk 50 persen pembeli mobil berpenghasilan tertinggi, namun membiarkan subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah sebesar 7.000 euro.

“Kami memodifikasi program ini untuk membantu lebih banyak orang tetapi dengan biaya yang lebih sedikit,” kata Menteri Transisi Lingkungan Hidup Christophe Bechu di radio franceinfo seperti dikutip Reuters.

Seperti di banyak negara lain, Perancis telah menawarkan berbagai insentif untuk membeli kendaraan listrik, namun juga ingin memastikan negaranya tidak melampaui anggaran sebesar 1,5 miliar euro pada saat target belanja publiknya secara keseluruhan terancam.

Sementara itu, subsidi untuk pembelian mobil perusahaan listrik dihilangkan, begitu pula subsidi untuk membeli mobil bermesin pembakaran internal baru untuk menggantikan kendaraan lama yang lebih menimbulkan polusi.

Meskipun subsidi pembelian pemerintah semakin dibatasi, banyak pemerintah daerah terus menawarkan bantuan tambahan kendaraan listrik, yang dalam contoh wilayah Paris dapat berkisar antara 2.250 hingga 9.000 euro tergantung pada pendapatan seseorang.

Langkah terbaru ini terjadi setelah pemerintah pada hari Senin menghentikan program baru untuk meringankan masyarakat berpenghasilan rendah yang menyewa mobil listrik setelah permintaan jauh melebihi rencana awal.

Perancis bukan satu-satunya negara yang membatasi subsidi mobil listrik karena Jerman mengakhiri programnya pada bulan Desember lalu setelah pemerintah terpaksa merevisi anggarannya karena keputusan mahkamah konstitusi yang berdampak pada belanja transisi ramah lingkungan.

× Image