MOTORESTO.ID, JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka disebut berhak mendapatkan fasilitas kendaraan milik negara beserta pengemudinya setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 8 huruf b, undang-undang tersebut mengatur bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan satu unit kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Menariknya, biaya operasional kendaraan tersebut juga menjadi tanggungan negara. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 8 huruf b.
“Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara.”
Artinya, fasilitas tersebut tidak hanya mencakup penyediaan kendaraan, tetapi juga biaya pemeliharaan serta gaji pengemudi yang bertugas.
Aturan Mobil Negara untuk Mantan Wakil Presiden
Ketentuan mengenai fasilitas tersebut berlaku bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Gibran sendiri telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut.
Meski demikian, pemberian hak sebagai mantan wakil presiden tetap perlu mengikuti proses pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
Bukan Cuma Mobil, Ada Rumah dan Pensiun
Selain kendaraan dan pengemudi, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak lainnya bagi mantan presiden dan wakil presiden.
Pasal 8 huruf a menyebutkan bahwa mantan pejabat tersebut berhak memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah diberikan satu kali, sedangkan biaya pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab penerima.
Sementara itu, Pasal 6 mengatur hak pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Besaran pensiun tersebut tidak dipengaruhi oleh lamanya masa jabatan.
Mantan presiden dan wakil presiden juga memperoleh tunjangan, biaya rumah tangga untuk kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Seluruh pembiayaan yang diatur dalam undang-undang tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan demikian, fasilitas kendaraan negara untuk mantan wakil presiden bukan merupakan kebijakan baru, melainkan bagian dari hak administratif yang telah diatur dalam undang-undang sejak 1978.
Komentar