motoresto.id/, TANGERANG — Wacana pemotongan insentif mobil murah ramah lingkungan (LCGC) kembali menjadi sorotan. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) sebagai produsen Toyota di Indonesia menilai kebijakan ini tidak hanya berdampak pada harga kendaraan, tetapi juga berpotensi menekan pendapatan daerah yang sangat bergantung pada penjualan mobil.
Wakil Presiden Direktur TMMIN, Bob Azam, menjelaskan bahwa sebagian besar pendapatan pajak daerah ditopang oleh sektor otomotif. Penurunan penjualan mobil otomatis membuat pemasukan daerah ikut merosot.
“Kalau di kita kan sebagian besar pajak daerah kan tergantung jualan mobil. Kalau jualan mobilnya turun, ya pendapatan daerahnya juga turun. Apalagi tahun depan kan dana transport daerah dipotong,” ujarnya.
Bob menambahkan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan efek domino. Menurutnya, insentif yang tepat justru dapat meningkatkan penerimaan negara, seperti yang pernah terjadi saat pandemi COVID-19.
“Seperti pengalaman waktu COVID itu, pemerintah kasih insentif. Bukannya penerimaan pemerintah turun, malah naik. Karena orang yang beli lebih banyak sehingga pajaknya juga lebih besar,” jelasnya.
Saat ini, kendaraan dengan harga di bawah Rp 200 juta mendapatkan relaksasi pajak sebesar 40%. Namun bagi kategori LCGC, konsumen masih dikenakan PPNBM sekitar 3% serta tambahan pajak daerah. Padahal, sebagian besar pengguna LCGC adalah mereka yang bergantung pada mobil untuk mencari penghasilan, termasuk pengemudi layanan transportasi online.
“LCGC kan masih bayar pajak 3%. Bayangin, itu kan mobil yang dipakai teman-teman online buat cari duit. Mestinya dikasih insentif yang lebih banyak. Mereka masih bayar pajak barang mewah lho, masih bayar pajak daerah juga,” kata Bob.
Ia menilai bahwa pembebasan pajak untuk LCGC dapat mendorong pertumbuhan pasar sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selain itu, LCGC menawarkan durabilitas yang panjang sehingga cocok bagi pengguna yang tidak bisa sering berganti kendaraan.
“Kalau misalnya 3–4 tahun nanti ganti mobil juga berat bagi mereka. Sebenarnya LCGC menawarkan durability yang lebih panjang,” tambahnya.
Bob juga mengingatkan bahwa kendaraan LCGC kini semakin relevan dengan program energi bersih karena kompatibel dengan campuran bahan bakar etanol 10% (E10). Hal ini membuat LCGC tidak hanya terjangkau, tetapi juga mendukung agenda keberlanjutan.
Secara keseluruhan, inti dari pernyataan TMMIN adalah kebutuhan akan kebijakan insentif yang lebih tepat sasaran. Jika pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi segmen LCGC, pasar dapat tumbuh, pendapatan daerah dapat terjaga, dan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap kendaraan yang ekonomis dan tahan lama.
